SUKABUMI, – Peta politik di internal DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi kini mulai memanas. Menjelang pemilihan posisi Ketua DPD, mencuat persaingan sengit antara Bupati Sukabumi, Asep Japar, dengan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar.
Persaingan dua figur sentral ini disinyalir banyak pihak sebagai sebuah “perang bintang” yang tidak sekadar memperebutkan kursi pucuk pimpinan partai, tetapi juga menjadi arena pertarungan kepentingan yang lebih besar di balik simbol pohon beringin.
Dua Kekuatan dengan Basis Berbeda
Masing-masing kandidat membawa modal politik yang sangat kuat dan strategis:
Asep Japar: Memiliki legitimasi politik yang kokoh sebagai Bupati Sukabumi. Kemenangannya diprediksi menjadi jembatan strategis untuk melakukan konsolidasi kekuatan, termasuk memperkuat posisi politiknya ke jenjang nasional seperti DPR RI. Dukungan dari berbagai tokoh politik senior menambah dimensi menarik dalam pencalonannya.
Budi Azhar: Memiliki kendali di kursi legislatif. Sebagai Ketua DPRD, ia memegang akses vital terhadap kebijakan anggaran (APBD) dan alur komunikasi antar-fraksi. Modal ini memberikan ruang yang cukup besar untuk memengaruhi orientasi politik daerah.
Menakar Kepentingan Publik
JWI SMI Raya memberikan catatan kritis terhadap fenomena ini. Menurutnya, dinamika yang terjadi seharusnya tidak boleh hanya berhenti pada rotasi jabatan semata.
Publik kini mempertanyakan, apakah rivalitas ini akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi, atau justru sekadar ajang adu pengaruh bagi elit partai?
“Masyarakat jangan sampai hanya jadi penonton dalam pertarungan elite politik. Harus ada jaminan bahwa perebutan posisi ini tidak terjebak pada politik transaksional, tarik-menarik kepentingan anggaran, atau konsolidasi kekuasaan sempit yang abai pada rakyat,” tegas salah satu perwakilan JWI SMI Raya.
Tantangan bagi Nahkoda Baru Golkar
Persaingan Asep Japar dan Budi Azhar kini menempatkan Partai Golkar Kabupaten Sukabumi pada persimpangan jalan. Pertanyaan besar yang menanti jawabannya adalah: Siapa yang paling mampu membuktikan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir?
Politik yang sehat sejatinya diukur dari keberpihakan pada rakyat, baik melalui kebijakan, efektivitas pelayanan publik, hingga pemerataan pembangunan.
Publik Kabupaten Sukabumi saat ini sedang memantau dengan kritis. Siapa pun pemenangnya nanti, “perahu kuning” tersebut diharapkan tidak hanya sekadar berlayar menuju ambisi kekuasaan, melainkan tetap memegang kompas utama yaitu kesejahteraan masyarakat luas.
Apakah perubahan ini hanya akan berdampak pada struktur internal partai, atau justru membawa napas segar bagi pembangunan di Kabupaten Sukabumi? Waktu dan langkah para elite ke depan yang akan membuktikannya.
Lutfi Yahya
