SUKABUMI, – Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya melayangkan sorotan tajam terhadap tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Fokus perhatian JWI tertuju pada warga yang jatuh sakit, namun terkendala pembiayaan karena kebutuhan medisnya tidak seluruhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Ketua JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, mengungkapkan bahwa dorongan ini muncul setelah pihaknya memantau langsung pelayanan di RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. Ia mengakui bahwa secara teknis, pelayanan rumah sakit dinilai sudah optimal. Namun, masalah mendasar terletak pada ketiadaan solusi pemerintah daerah bagi warga yang terbentur biaya pengobatan.
“Kalau pelayanan rumah sakit sudah berjalan dengan baik, pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah daerah hadir memberikan solusi kepada warganya yang sakit, tidak mampu, dan biayanya tidak sepenuhnya ter-cover BPJS?” ujar Lutfi, Senin (waktu penulisan).
JWI menekankan bahwa pemerintah daerah memegang tanggung jawab mutlak untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh hak atas kesehatan. Kehadiran pemerintah tidak boleh hanya terlihat saat pelayanan berlangsung, tetapi juga dalam bentuk perlindungan finansial bagi mereka yang membutuhkan.
Tuntut Transparansi Anggaran Provinsi
Tak hanya Pemkab Sukabumi, JWI juga mulai melakukan penelusuran terhadap kebijakan anggaran kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Lutfi menegaskan bahwa JWI tidak ingin anggaran kesehatan hanya menjadi deretan angka di atas kertas. Publik berhak tahu secara transparan mengenai beberapa poin krusial, yakni:
Berapa total alokasi anggarannya?
Siapa kriteria penerima manfaatnya?
Bagaimana mekanisme pengajuannya agar aksesibilitas bagi warga miskin terjamin?
Berapa realisasi anggaran yang telah terserap hingga saat ini?
“Jangan sampai masyarakat baru tahu ada bantuan setelah program berakhir. Kami meminta transparansi ini penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran di tengah masyarakat,” tegasnya.
Minta Pemerintah Tidak Berlindung di Balik Administrasi
JWI Sukabumi Raya menolak keras jika urusan nyawa manusia terhambat oleh masalah administrasi yang rumit. Lutfi menyatakan, dalam waktu dekat, JWI akan meminta penjelasan resmi kepada Pemkab Sukabumi, Dinas Kesehatan, serta pihak terkait lainnya mengenai skema bantuan bagi warga yang mengalami kesulitan biaya di luar tanggungan BPJS.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah program pemerintah bukan terletak pada besarnya nilai pagu anggaran dalam APBD, melainkan pada sejauh mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan merasakan dampak kehadirannya.
“Masyarakat tidak butuh janji. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa ketika mereka berada dalam kondisi sakit dan sulit, pemerintah benar-benar hadir memberikan solusi sesuai aturan yang berlaku,” imbuh Lutfi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari peran kontrol sosial JWI dengan menjunjung tinggi asas tabayyun (klarifikasi) dan praduga tak bersalah. JWI membuka ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan kendala teknis atau menunjukkan data realisasi anggaran kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
JWI Sukabumi Raya berkomitmen akan terus melakukan pemantauan ketat terkait isu ini demi menjamin keadilan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sukabumi. (Red Lys)
