Cianjur, - Sosok pemimpin yang dirindukan masyarakat Jawa Barat kini telah hadir. Kang Dedi Mulyadi (KDM), dengan karakter kepemimpinan yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai budaya Sunda, dinilai mampu membawa perubahan nyata dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Guru Besar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka, **Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.**, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kiprah Kang Dedi Mulyadi. Ia menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan langkah strategis yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat perlu ditopang oleh **Surat Keputusan Gubernur (SK Gubernur)** dan **Peraturan Gubernur (Pergub)**. Hal ini dianggap penting agar setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat serta menghindari potensi konflik administratif dan hukum di kemudian hari.
“Langkah Kang Dedi dalam mengedukasi para Bupati, Wali Kota, dan masyarakat adalah wujud nyata dari kepemimpinan yang progresif. Ini adalah bagian dari perjuangan mulia menuju *Jawa Barat Maju, Rakyatnya Bahagia*,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Dalam pernyataannya, Prof. Sutan juga menyoroti sejumlah persoalan krusial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi, di antaranya:
* **Penahanan Ijazah oleh Sekolah Swasta:**
Masih banyak siswa SMP dan SMA di sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan SPP, bahkan hingga lebih dari dua tahun. Keadaan ini menghambat hak pendidikan dan masa depan generasi muda.
* **Kasus Mafia Tanah:**
Banyak kasus konflik tanah yang merugikan rakyat kecil, di mana tanah bersertifikat asli milik masyarakat justru bisa dikalahkan oleh sertifikat baru milik pihak yang diduga mafia. Pemerintah harus hadir untuk memberikan keadilan.
* **Biaya Keadilan yang Mahal:**
Akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan besar. Sistem hukum yang berjalan kerap kali tunduk pada praktik "wanipiro", di mana uang menjadi penentu hasil, bukan kebenaran.
Prof. Sutan menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan mendukung langkah-langkah KDM yang progresif dan berbasis kepentingan rakyat. Ia menegaskan, “Memberikan legitimasi melalui SK Gubernur terhadap setiap kebijakan Kang Dedi merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan provinsi.”
**Narasumber:**
**Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.**
Presiden Partai Oposisi Merdeka
Pakar Hukum Internasional
