SUKABUMI, – Jajaran Wartawan untuk Indonesia (JWI) Sukabumi Raya melayangkan kritik keras terhadap berbagai persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukabumi. Pihak JWI menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi perlu segera melakukan evaluasi terbuka demi memastikan setiap rupiah uang publik digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
Ketua JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai wujud kontrol sosial agar kebijakan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
“Kritik ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan bentuk kontrol sosial. Masyarakat berhak tahu manfaat nyata dari setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah,” ujar Lutfi dalam pernyataan resminya.
Sorotan Tajam: PAD, Hibah, dan HGU
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian JWI adalah rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski Sukabumi memiliki kekayaan SDA dan pariwisata yang melimpah, JWI menilai strategi pengelolaannya belum maksimal, transparan, dan berdampak pada kontribusi pendapatan daerah.
Selain itu, JWI menyoroti penyaluran anggaran hibah ke berbagai institusi vertikal. JWI menuntut Pemkab Sukabumi membuka informasi dasar pemberian hibah, besaran, hingga pertanggungjawabannya kepada publik.
Persoalan krusial lainnya yang disorot adalah mengenai lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya. Lutfi mendesak agar Pemkab tidak hanya sekadar menjadikan hal ini sebagai bahan diskusi atau pernyataan politik, melainkan mengambil langkah konkret dalam penertiban dan pemanfaatannya.
Kualitas Pembangunan Dipertanyakan
Terkait fisik pembangunan, JWI mencium adanya ketidaksesuaian kualitas pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi teknis (spektek). JWI secara blak-blakan menyinggung peran pihak pengawas.
“Di mana konsultan pengawas? Di mana KPA dan PPK? Pengawasan bukan hanya soal kelengkapan administrasi pencairan, tapi memastikan mutu dan volume pekerjaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegas Lutfi.
Prioritas Rakyat atau Politik Birokrasi?
JWI mengkhawatirkan energi birokrasi lebih banyak tersedot untuk kepentingan perebutan jabatan dan kepentingan kelompok ketimbang mengeksekusi prioritas dasar seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
Sebagai penutup, JWI Sukabumi Raya mendorong delapan poin evaluasi menyeluruh kepada Pemkab Sukabumi, mulai dari penguatan pengawasan internal, transparansi informasi, hingga efektivitas program dengan anggaran besar yang dirasa kurang bermanfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah harus paham, kritik adalah alarm agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Pada akhirnya, jabatan akan berganti, tapi pertanggungjawaban terhadap uang rakyat tetap akan melekat kepada mereka yang melaksanakan kebijakan,” pungkas Lutfi.
Lys
