SUKABUMI, – Dewan Pimpinan Daerah Jajaran Wartawan Indonesia (DPD JWI) Sukabumi Raya angkat bicara terkait pemberitaan mengenai penyaluran bantuan pangan beras di Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. JWI meminta agar isu yang berkembang tidak digeneralisasi sebagai praktik pemotongan hak atau pungutan liar (pungli) kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi geografis, validitas data penerima, hingga kendala teknis dalam titik distribusi.
“Pemberitaan yang muncul cenderung membentuk persepsi seolah-olah seluruh KPM di Desa Sirnasari mengalami pemotongan jatah. Padahal, informasi yang kami himpun menunjukkan masalah tersebut tidak terjadi secara menyeluruh,” ujar Lutfi dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
Isu Kontribusi Transportasi
Menanggapi informasi mengenai adanya kontribusi untuk biaya transportasi, JWI menjelaskan bahwa hal tersebut hanya terjadi di dusun-dusun tertentu yang memiliki kendala akses jauh dari pusat desa. Pihaknya menerima informasi bahwa kontribusi tersebut bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Kendati demikian, JWI mendorong pemerintah desa untuk tetap transparan. “Apapun istilahnya, harus jelas nominalnya, siapa pemberi dan penerimanya, serta untuk apa alokasinya. Ini perlu diklarifikasi agar tidak terjadi salah tafsir di tengah masyarakat, sesuai dengan arahan Bapanas bahwa bantuan harus diterima utuh,” tambahnya.
Evaluasi Data dan Sistem Distribusi
JWI menilai pemerintah, khususnya Dinas Sosial, perlu mengevaluasi akar permasalahan, bukan hanya menghakimi ujung persoalan. Pihaknya menyoroti adanya dugaan ketidaktepatan titik distribusi yang dinilai tidak efisien, di mana terdapat warga Desa Sirnasari yang harus mengambil bantuan ke Desa Sukajaya, sementara warga desa lain justru diarahkan ke Desa Sirnasari.
Selain itu, JWI menyoroti paradoks data DTKS/DTSEN. Masih ditemukan warga lanjut usia dan keluarga sangat miskin yang terlewat, sementara pihak yang dianggap lebih mampu justru masuk daftar penerima.
“Jangan kepala desa yang menjadi sasaran utama jika datanya memang bermasalah. Ketika lansia miskin tidak dapat bantuan dan yang mampu justru menerima, kepala desa berada di tengah gejolak sosial masyarakat. Ada tekanan moral yang luar biasa bagi mereka,” ungkap Lutfi.
Dorong Solusi Kolektif
Lutfi menegaskan bahwa JWI tidak bermaksud membela kesalahan pihak manapun. Namun, pihaknya menolak jika pemerintah desa ditempatkan sebagai pihak yang menanggung seluruh beban kegagalan sistem data nasional.
JWI mendorong Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bersama unsur kecamatan untuk membuka ruang evaluasi bersama, terutama terkait:
Validitas KPM berdasarkan kondisi sosial-ekonomi faktual.
Efektivitas titik distribusi agar tidak membebani masyarakat.
Mekanisme pengusulan perubahan data bagi warga yang belum terakomodasi.
“Jadikan ini momentum evaluasi sistem. Media dan pihak terkait harus mengedepankan prinsip tabayyun dan konfirmasi dari berbagai sisi agar tidak terjadi saling menyalahkan. Fokus kita adalah memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak tanpa melanggar koridor aturan,” pungkasnya.
Lys
