SUKABUMI, – Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Sukabumi kini tengah menjadi sorotan. Kasus yang menimpa Kusnadi, warga Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, memicu polemik antarpemerintah desa dan dipertanyakan objektivitasnya oleh Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya.
Persoalan bermula ketika Kepala Desa Caringin Nunggal mengambil inisiatif mengajukan permohonan bantuan Rutilahu bagi Kusnadi. Meski secara administratif Kusnadi adalah warga Desa Cihaur, langkah tersebut justru direspons positif oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) hingga sempat masuk ke tahap verifikasi daftar calon penerima manfaat.
Ironi Pengajuan: Antara Kebutuhan Warga dan Prosedur Administratif
Polemik memanas ketika diketahui bahwa sebelumnya, Kepala Desa Cihaur sempat mengajukan bantuan serupa untuk 10 warganya, namun seluruhnya tidak lolos verifikasi. Perbedaan hasil inilah yang diduga menciptakan ketegangan di tingkat pemerintahan desa setempat.
Kepala Desa Caringin Nunggal dalam keterangannya menegaskan, tindakan yang ia ambil berlandaskan pada hak setiap warga negara untuk mendapatkan fasilitas negara selama syarat terpenuhi. “Selama tidak bertentangan dengan regulasi, setiap warga berhak mengajukan permohonan,” ujarnya.
Namun, Kepala Desa Cihaur menanggapi dingin hal ini dengan mengklaim tidak pernah mengajukan bantuan bagi Kusnadi. Bahkan, perangkat Desa Cihaur sempat memberikan pernyataan bahwa Kusnadi dinilai tidak layak menerima bantuan, sebuah pernyataan yang kini banyak menuai tanda tanya dari berbagai pihak terkait validitasnya.
Dampak Nyata: Calon Penerima Memilih Mengundurkan Diri
Kondisi yang sarat dengan tarik-ulur kepentingan ini akhirnya membawa dampak negatif bagi penerima manfaat. Informasi terbaru menyebutkan bahwa Kusnadi telah menyatakan mundur dari program bantuan tersebut.
Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, sangat menyayangkan fenomena ini. Menurutnya, ketika polemik komunikasi antarkepala desa dikedepankan, justru warga yang membutuhkanlah yang harus menanggung kerugian.
“Jangan sampai ego kelembagaan mengalahkan kepentingan warga. Seharusnya pemerintah desa menjadi pelayan masyarakat, bukan penentu siapa yang boleh atau tidak boleh menerima hak mereka, apalagi dengan alasan subjektif,” tegas Lutfi.
JWI Dorong Disperkim Bersikap Transparan
Merespons kisruh ini, JWI Sukabumi Raya mendesak Disperkim Kabupaten Sukabumi untuk membuka mekanisme secara transparan kepada publik mengenai:
Regulasi Pengusulan: Dasar mekanisme pengajuan bantuan lintas desa.
Transparansi Verifikasi: Mengapa 10 pengajuan dari Desa Cihaur ditolak, sementara pengajuan Kusnadi sempat disetujui?
Kejelasan Status: Bagaimana tindak lanjut pasca pengunduran diri Kusnadi dan apakah hak tersebut masih bisa diselamatkan.
Bagi JWI, keberhasilan seorang pemimpin desa bukan diukur dari siapa yang mengusulkan bantuan, melainkan sejauh mana keberpihakan pemerintah dalam memastikan warga mendapatkan pelayanan yang adil dan non-diskriminatif.
Polemik ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar ke depan, program kerakyatan tidak lagi terbentur oleh ego atau gesekan administratif yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik demi kepentingan masyarakat banyak.
Red lys
