Sukabumi, - Aktifis sekaligus pengusaha asal sukabumi Imran firdaus mengapresiasi pemerintah yang hingga saat ini belum melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Meski demikian, ia mengklaim pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban fiskal yang saat ini sudah sangat tertekan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Imran menyatakan, APBN 2026 menetapkan harga minyak dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 70 dollar AS per barrel. Sementara itu, harga minyak dunia saat ini telah menembus 40 dollar AS per barrel atau naik 100 persen. Imran firdaus Ingatkan Negara harus Hadir Lindungi Pelaku Ekonomi Kreatif Menurutnya, kenaikan ini menjadi tekanan yang sangat berat terhadap APBN. Pasalnya, setiap kenaikan 1 dollar AS per barrel menyebabkan tambahan beban Rp 6 triliun. Dengan kenaikan sebesar 70 dollar AS per barrel, APBN berpotensi menanggung beban hingga Rp 420 triliun. Hal ini menjadi pukulan berat bagi keuangan negara," kata Imran firdaus
Dalam wawancara via Tlp seluler Sabtu (4/4/2026). Untuk itu, imran menegaskan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah harus mempertimbangkan penyesuaian harga BBM seiring melonjaknya harga minyak dunia yang kini telah menyentuh kisaran 140 dollar AS per barrel.
Menurutnya, lonjakan harga minyak global tergolong ekstrem dan berdampak besar terhadap APBN. Pemerintah dinilai perlu melakukan mitigasi untuk menyelamatkan APBN 2026.
“Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dollar AS per barrel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dollar AS, tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar. Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur,” tuturnya.
Imran memaparkan, lonjakan harga minyak global dalam beberapa bulan terakhir dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel. Imran juga menyatakan bahwa potensi penutupan jalur distribusi energi strategis, seperti Selat Hormuz, turut memperburuk situasi pasokan global. Oleh karena itu, imran menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, langkah penyesuaian harga energi domestik harus dipahami sebagai kebijakan adaptif, bukan semata-mata kenaikan harga BBM. “Jika dilakukan pemerintah, penyesuaian harga BBM ini merupakan bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tetapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara,” ujar imran.
Ia mengingatkan, apabila penyesuaian harga tidak dilakukan, beban subsidi dan kompensasi energi akan membengkak tajam dan berpotensi membuat APBN “babak belur”. “Jika langkah ini tidak diambil, Indonesia berisiko membiarkan APBN terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global. Hal ini bisa dipahami mengingat situasi geopolitik yang tidak menentu serta ancaman gangguan distribusi energi dunia,” kata imran.
D Handriana
Imran pun melanjutkan bahwa pandangannya sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menekankan bahwa kebijakan penyesuaian harga energi harus dilihat sebagai langkah responsif pemerintah dalam menghadapi dinamika global. Hal ini perlu di lakukan untuk menjaga stabilitas kondisi dalam negeri , dan menghindari resesi dampak sosial terhadap masyarakat luas di massa depan
