PURWAKARTA, – Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta menjadi saksi tercapainya kesepakatan krusial antara legislatif dan eksekutif pada Kamis, 25 September 2026. Dalam Rapat Paripurna Tingkat II, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ini menjadi momentum penting yang menjembatani kebutuhan nyata masyarakat dengan kemampuan fiskal daerah. Lebih dari sekadar urusan angka, dokumen anggaran yang disahkan ini mencerminkan komitmen bersama akan arah pembangunan dan tanggung jawab masa depan.
Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD yakni Dias Rukmana Praja, Luthfi Bamala, dan Drs. H. Entis Sutisna. Dari pihak eksekutif, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein, hadir bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta seluruh pimpinan badan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kehadiran lengkap para pemangku kebijakan ini menegaskan bahwa penyusunan anggaran merupakan amanah kolektif yang harus dipikul bersama.
Dalam sambutannya, Om Zein menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota legislatif dan pihak-pihak terkait yang telah maraton membahas rancangan anggaran dari tahap awal hingga final.
“Kerja keras dan komitmen yang ditunjukkan di tengah padatnya agenda kerja merupakan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat,” ungkap Om Zein di hadapan peserta rapat.
Proses penetapan perubahan APBD ini diketahui melalui perjalanan diskusi yang mendalam serta pertimbangan yang sangat cermat. Prioritas yang dituangkan ke dalam APBD Perubahan didasarkan pada pemetaan persoalan strategis daerah yang mendesak, dengan mengedepankan manfaat maksimal bagi warga demi menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dengan disahkannya peraturan daerah ini, anggaran tersebut resmi beralih status dari sekadar rencana di atas kertas menjadi kekuatan nyata. Anggaran ini kini menjadi motor penggerak roda pemerintahan, sarana perluasan jangkauan pelayanan publik, serta komitmen bahwa pembangunan akan menyentuh seluruh lapisan warga, mulai dari pusat kecamatan hingga pelosok desa di Kabupaten Purwakarta.
M Hamzah
